TAHAPAN ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS

TAHAPAN ANALISIS KEBIJAKAN PELAKSANAAN PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DI PUSKESMAS

1.       Problem Structure

A.      Pencarian Masalah

AKI di Indonesia masih tinggi,menurut data SKDI tahun 2002-2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup demikian pula angka kematian bayi juga masih cukup tinggi yaitu 35 per 1000 kelahiran hidup. Penduduk Indonesia pun menurut data SKDI tahun 2002 – 2003  masih mempunyai umur harapan hidup rata – rata adalah 66 tahun baik laki – laki maupun perempuan.Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa masalah –masalah kesehatan yang ada di masyarakat terutama yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak ternyata masih cukup tinggi.

Sehubungan dengan hal tersebut maka pelayanan kesehatan di masyarakat perlu terus ditingkatkan baik yang bersikap kuratif maupun promotif dan preventif serta rehabilitatif.

B.      Pendefisian Masalah

1.       What : Masalah yang terjadi adalah peningkatan peran serta puskesmas dalam upaya peningkatan dalam kuratif,promotif dan preventif,serta rehabilitatif.

2.       When : 2002/2003

3.       Where : Indonesia

4.       Why : Angka kematian yang masih tinggi

5.       How : Belum adanya peningkatan peran serta puskesmas

C.      Spesifikasi masalah

Kenaikan Angka kematian ibu dan anak yang masih cukup tinggi untuk beberapa tahun ke depan

D.      Pengenalan Masalah

1.       Ruang lingkup

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang kebijakan dasar pusat kesehatan masyarakat yang menjelaskan bahwa puskesmas mempunyai 3 fungsi yaitu : 1. Sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, 2. Pusat pemberdayaan keluarga dan masyarakat,3. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama

2.       Dalam pelaksanaannya puskesmas masih menghadapai permasalahan antara lain: 1. Kegiatan yang di laksanakan puskesmas kurang berorientasi pada masalah dan kebutuhan masyarakat setempat tetapi lebih berorientasi pada pelayanan kuratif bagi pasien yang datang ke puskesmas. 2. Keterlibatan masyarakat yang merupakan andalan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tingkat pertama belum dikembangkan secara optimal. Sampai saat ini puskesmas kurang berhasil menumbuhkan inisiatif masyarakat dalam pemecahan masalah dan rasa memiliki puskesmas serta belum mampu mendorong kontribusi sumber daya dari masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.

3.       Cara Penyelesaian masalah

Didasari bahwa untuk mengatasi masalah tersebut sesuai dengan salah satu azas penyelenggaraan puskesmas yaitu pemberdayaan masyarakat, artinya puskesmas wajib menggerakkan dan memberdayakan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya kesehatan, terutama dalam berperilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, upaya promosi kesehatan puskesmas membantu masyarakat agar mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

2.       Forecasting

A.      Resistensi Kebijakan

Partisipasi dari masyarakat kurang dalam menjalankan program – program yang ada di puskesmas.

B.      Konsekuensi Kebijakan

(+) Masyarakat lebih berperan aktif dalam program puskesmas

(-) Kurangnya animo dari masyarakat

C.      Trade off kebijakan

Pihak yang diuntungkan dari adanya kebijakan ini adalah Masyarakat yang sangat berperan aktif dari program – program yang diberikan oleh puskesmas,dan dari pihak puskesmas juga diuntungkan dapat dibantu oleh masyarakat setempat.

Pihak yang dirugikan adalah pemerintah karena banyaknya pengeluaran anggaran kesehatan untuk bidang promosi dan kegiatan – kegiatan yang bersifat pada pengembangan program puskesmas

3.       Rekomendasi Kebijakan

Kebijakan yang akan dilakukan harus bisa membangun kemitraan pada pihak – pihak yang terkati,seperti elemen masyarakat,pimpinan daerah setempat dana sebagainya.

4.       Monitoring Hasil Kebijakan

Monitoring Kebijakan Pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas berdasarkan  Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193/Menkes/SK/X/ 2004. Kebijakan dimaksud juga didukung dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang Pedoman pelaksanaaan promosi kesehatan di daerah

5.       Evaluasi Kinerja Kebijakan

a.       Efektivitas

Hasil yang diinginkan dari tujuan kebijakan ini adalah meningkatnya peran serta masyarakat agar bisa melaksanakan program – program dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

b.      Efisiensi

Berdasarkan analisis dibutuhkan tenaga profesional penyuluh kesehatan masyarakat untuk mengelola promosi kesehatan di puskesmas secara profesional dan mampu untuk mengelola serta menyelenggarakan pelayanan yang bersifat promotif dan preventif. Serta biaya yang dirasa sangat sulit ditentukan standarnya.

c.       Kecukupan

Berdasarkan alternatif program – program promosi kesehatan di puskesmas,sangat membantu untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat.

d.      Pemerataan

Pelaksanaan program promosi kesehatan mempunyai manfaat dan memerlukan biaya yang berbeda disetiap kelompoknya.

e.      Responsivitas

Kebijakan pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas memberikan manfaat dan hasil bukan hanya kepada beberapa kalangan / kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.s

f.        Ketepatan/kelayakan

Tujuan Kebijakan pelaksanaan program promosi kesehatan di puskesmas berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1114/Menkes/SK/VII/2005 tentang pedoman pelaksanaan Promosi kesehatan di daerah, promosi kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran dari,oleh,dan untuk bersama masyarakat , agar mereka dapat menolong diri mereka sendiri, serta mengembangkan kegiatan yang bersumber daya masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat dan didukung kebijakan publik yang berwawasan kesehatan.